Bali | Newsyess.com - Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia menghadapi tantangan besar di tahun 2024. Hal ini terangkum dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang berlangsung pada 18–19 Oktober 2024 di Padang, Sumatra Barat. Rakernas tersebut menjadi forum penting untuk merenungkan perjalanan BPR selama setahun terakhir dan merumuskan langkah strategis menyongsong tahun 2025.

Peran Strategis BPR dalam UMKM
Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menekankan pentingnya peran BPR sebagai bagian integral dalam pengembangan UMKM. “BPR dan BPRS memiliki peran strategis dalam memastikan akses permodalan dan layanan keuangan yang memadai bagi pelaku usaha kecil,” ujarnya. Namun, Tedy juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari modal, tata kelola, hingga persaingan usaha.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam kesempatan yang sama, menyebut tiga kendala utama industri BPR saat ini:
1.Modal dan disparitasnya: Banyak BPR yang masih beroperasi dengan modal inti yang sangat kecil.
2.Tata kelola dan manajemen risiko: Kelemahan dalam pengelolaan risiko menjadi ancaman keberlanjutan.
3.Persaingan usaha: BPR menghadapi tekanan berat dari bank umum, fintech, dan lembaga keuangan lainnya.

Kondisi Terkini Industri BPR
Menurut Statistik Perbankan Indonesia (SPI) September 2024, terdapat 1.377 BPR di seluruh Indonesia. Namun, dalam lima tahun terakhir, sebanyak 129 BPR telah kehilangan izin usaha. Tren ini mencerminkan konsolidasi yang terus berlangsung, dengan target OJK mengurangi jumlah BPR menjadi 1.000 dalam lima tahun ke depan.

Dari sisi kinerja keuangan, BPR masih tertinggal dibandingkan bank umum. Beberapa indikator menunjukkan:
BOPO: Bank Umum 78,79% vs BPR 88,12%.
NPL: Bank Umum 2,21% vs BPR 11,72%.
ROA: Bank Umum 2,76% vs BPR 1,24%.

Di Bali, situasi BPR lebih menantang dengan BOPO 101,69%, NPL 14,73%, dan ROA hanya 0,55% hingga September 2024.

Regulasi Baru: Tantangan Tambahan untuk BPR
Tahun 2024 menjadi tahun transisi penting dengan pencabutan relaksasi kredit oleh OJK pada Maret 2024. Selanjutnya, penerapan POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perkreditan Rakyat mulai berlaku efektif Januari 2025. Regulasi ini mengatur beberapa aspek krusial, seperti:
Kualitas aset, termasuk Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Pengelolaan agunan, properti terbengkalai, dan restrukturisasi kredit.
Kebijakan perkreditan yang lebih ketat.

Aturan ini akan menjadi tantangan besar, terutama bagi BPR kecil dengan modal inti di bawah Rp6 miliar. Hingga September 2024, tercatat masih ada 17 BPR dengan ekuitas di bawah angka tersebut.

Menyongsong 2025: Optimisme atau Kekhawatiran?
Dengan berbagai tekanan yang ada, pertanyaan besar muncul: bagaimana BPR akan menghadapi 2025? Apakah optimis atau justru pesimis?

Tantangan yang dihadapi BPR tidak bisa diabaikan, tetapi peluang untuk bertumbuh tetap terbuka. BPR dapat memperkuat daya saingnya melalui:

1.Digitalisasi: Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan.
2.Penguatan modal: Melakukan merger atau konsolidasi untuk memperkuat struktur permodalan.
3.Peningkatan kualitas SDM: Meningkatkan kompetensi dalam tata kelola dan manajemen risiko.
4.Fokus pada niche market: Menggarap segmen pasar yang belum tergarap oleh bank umum.

Ketua Umum Perbarindo menyimpulkan, “Kelemahan yang ada akan menjadi kekuatan jika kita mampu mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.” Dengan tekad untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri, BPR diharapkan tetap menjadi pilar utama dalam pengembangan UMKM dan inklusi keuangan di Indonesia.
BPR: Mitra Setia UMKM, Bersama Menyongsong 2025! 
(TimNewsyess)