Gianyar, Newsyess.com – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar yang digelar Senin (28/10/2024) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, empat fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2025.  

Dalam rapat tersebut, rancangan APBD mencatat pendapatan daerah sebesar lebih dari tiga triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sebesar 2,9 triliun rupiah. Selain itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp603,14 miliar lebih, yang memicu beberapa fraksi untuk memberikan masukan terkait efektifitas anggaran tersebut agar selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan: Evaluasi Belanja Modal dan Fokus pada Pendidikan
  
Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Ni Made Ratnadi, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi rancangan pendapatan yang dinilai terukur dan optimis akan tercapai, terutama mengingat peningkatan kunjungan wisatawan ke Gianyar. Namun, fraksi ini meminta agar belanja modal sebesar Rp603,14 miliar lebih dievaluasi kembali.  

“Belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak (emergency) dan memastikan keberlanjutan program sebelumnya, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.  

Selain itu, PDI Perjuangan mengusulkan pembangunan SMPN 6 Sukawati di Desa Kemenuh untuk menampung siswa di zona “blank” di wilayah Batuan Kaler, Kemenuh, Saba, dan Blahbatuh bagian barat. Mereka juga meminta agar Lapangan Sutasoma Sukawati dikembalikan fungsinya sebagai lapangan sepak bola untuk menunjang kegiatan olahraga di wilayah tersebut.  

Fraksi ini juga menyoroti minimnya tenaga dokter spesialis dan fasilitas di puskesmas pembantu di beberapa kecamatan. Mereka mengusulkan adanya program beasiswa khusus bagi dokter spesialis di bidang yang dibutuhkan, sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga medis.

Fraksi Golkar: Optimalkan Pajak dan Program Prioritas untuk Masyarakat

Gusti Nyoman Sena yang mewakili Fraksi Partai Golkar menilai bahwa target pendapatan sebesar Rp3 triliun lebih realistis, namun meminta agar optimalisasi dilakukan dalam pemungutan pajak. Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemanfaatan setiap penerimaan daerah untuk program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.  

“Kami mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan anggaran untuk program yang bisa memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat Gianyar bisa meningkat,” tuturnya.

Fraksi Gerindra: Pentingnya Efisiensi Belanja Daerah

Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui I Gusti Ngurah Agus Supriadi mempertanyakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah dalam merealisasikan target pendapatan. Ia juga menekankan agar belanja daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

“Kami meminta Pj. Bupati memastikan agar setiap belanja daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan dilakukan secara efisien,” tegasnya.

Fraksi Demokrat Bersatu: Pertimbangan Pemindahan SMPN 1 Gianyar dan Usulan Traffic Light  

Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Ida Bagus Gaga Adi Saputra, Fraksi Demokrat Bersatu (gabungan partai Demokrat dan Nasdem) menyoroti rencana pemindahan SMPN 1 Gianyar ke Desa Bakbakan. Mereka meminta agar keputusan ini dipertimbangkan dengan cermat mengingat tingginya kepadatan penduduk di kota Gianyar sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian.  

“Pemindahan SMPN 1 Gianyar dapat menyulitkan masyarakat, terutama bila PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tetap menggunakan sistem zonasi, karena anak-anak di kota Gianyar akan kesulitan masuk sekolah negeri,” jelasnya. Demokrat Bersatu juga mengusulkan penambahan satu SMP Negeri di wilayah kota untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan.  

Selain itu, fraksi ini meminta pemasangan traffic light di perempatan Banjar Bucuan Batuan Sukawati di Jalan Negara Batuan, yang sering menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. “Keselamatan lalu lintas harus menjadi prioritas, dan pemasangan traffic light di lokasi tersebut sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Sinergi dan Pengawasan Diperlukan dalam APBD 2025

Sidang paripurna yang berlangsung dengan berbagai pandangan dari empat fraksi DPRD Gianyar ini menekankan pentingnya evaluasi dan efektivitas anggaran untuk memastikan program pemerintah berjalan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usulan dari berbagai fraksi menyoroti sektor pendidikan, kesehatan, serta optimalisasi pendapatan pajak sebagai fokus utama RAPBD 2025.  

Dengan masukan konstruktif dari semua fraksi, diharapkan RAPBD 2025 bisa menjadi instrumen yang tepat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gianyar. Sidang ini juga menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai harapan masyarakat Gianyar.(TimNewsyess)