Gianyar, Newsyess.com – Pemerintah desa se-Kabupaten Gianyar mengumumkan perubahan signifikan dalam APBDes awal Tahun 2025 sebagai langkah strategis mendukung ketahanan pangan dan swasembada melalui peningkatan penyertaan modal bagi BUMDes. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tertanggal 9 Januari 2025 yang memandu penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.

Plt. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar, I Wayan Arsana, menjelaskan bahwa perubahan APBDes ini memastikan bahwa alokasi penyertaan modal kepada BUMDes minimal mencapai 20% dari Dana Desa. "Dalam APBDes Tahun 2025, kami telah mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMDes minimal 20% di setiap desa, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan. Dengan Dana Desa sebesar Rp74.097.601.000, penyertaan modal yang kami realisasikan mencapai Rp19.161.185.500 atau sekitar 25,86%," ujar I Wayan Arsana.

Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga menekankan bahwa pemerintah desa wajib mentransfer minimal 20% Dana Desa kepada BUMDes apabila BUMDes telah menyusun analisis kelayakan usaha terkait ketahanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan arahan penggunaan Dana Desa secara optimal dalam rangka mencapai swasembada pangan, serta mendukung pemberdayaan pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan sektor pangan lainnya.

I Wayan Arsana menambahkan, "Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dirancang untuk memberikan pedoman kepada gubernur, bupati/walikota, kepala desa, tenaga pendamping profesional, masyarakat desa, BUMDes, BUMDesa Bersama, dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya. Dengan penyertaan modal di atas 20%, BUMDes dapat mengoptimalkan potensi ekonomi desa dan memperkuat pemberdayaan usaha lokal."

Selain itu, peningkatan penyertaan modal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas dan keberagaman pangan, sehingga berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat di sektor pangan dari hulu hingga hilir. Hal ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong terbentuknya kerja sama yang lebih erat antar desa, supra desa, dan pelaku ekonomi di sektor pangan.

"Langkah ini juga menguatkan peran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan, serta pendampingan melalui bimbingan teknis dan penyuluhan guna memastikan pelaksanaan program ketahanan pangan berjalan efektif," terang Arsana.

Dengan perubahan strategis dalam APBDes ini, Kabupaten Gianyar semakin optimis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi antara pemerintah desa dan BUMDes sebagai pilar ekonomi lokal. (TimNewsyess)