KUTA, newsyess.com - Perbarindo kembali menggelar Rapat Kerja Nasional yang dirangkai dengan kegiatan 
Seminar Nasional pada Kamis (19/10/2023) di Trans Resort, Seminyak. Kegiatan ini diikuti oleh hampir seluruh pelaku Industri BPR-BPRS yang 
ada di Indonesia. Peserta yang hadir terdiri dari Para Pengurus DPP, DPD Perbarindo seluruh 
Indonesia dan para pengurus BPR-BPRS Anggota Perbarindo. 
Sejumlah agenda berlangsung selama Rakernas. Pertama launching Identitas
Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatangan Perjanjian 
Kerjasama dan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perbarindo dengan berbagai pihak untuk melakukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama guna memperkuat serta meningkatkan daya saing Industri BPR-BPRS di Indonesia.
Hadirnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa 
Keuangan (P2SK), tentu memberikan peluang dan harapan bagi pengembangan Industri BPR-BPRS di masa yang akan datang. Perubahan nama dari Perkreditan menjadi Perekonomian akan memperkuat positioning BPR-BPRS di tengah masyarakat, nama perekonomian lebih 
luas untuk memperkuat Peran intermediasi dari BPR-BPRS, karena branding perekonomian yang jauh lebih menjual dibandingkan perkreditan. Perubahan nama juga akan 
membangun energi positif pada SDM BPR-BPRS, sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasinya untuk berjuang pada Industri BPR-BPRS. Lalu, dari sisi bisnis, perluasan dan fungsi peran BPR-BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan dibuka kesempatan implementasi penerapan layanan serta produk berbasis TI, hal ini tentu peluang yang harus dioptimalkan oleh industri BPR-BPRS. 
Lebih lanjut, industri BPR-BPRS didorong untuk melakukan ekspansi ke Pasar Modal (go public). Tentunya akan mendatangkan dana segar yang murah serta meningkatkan kepercayaan Industri di mata investor. 
Rakernas kali ini mengambil tema “Era Baru Industri BPR – BPRS, Momentum Hadirnya Undang-Undang P2SK”.
Dalam sambutannya, Tedy Alamsyah selaku Ketua Umum Perbarindo, mengajak seluruh peserta untuk mengoptimalkan momentum dan peluang P2SK. "Untuk meningkat dan memperkuat daya saing industri kita, kita bersama harus menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Tedi.
Sementara itu, mengenai penandatanganan Nota Kesepahaman 
antara Perbarindo dengan LPS, nantinya akan lebih memperluas daya dukung 
kedua belah pihak terhadap program-program yang dimiliki oleh LPS, Perbarindo maupun 
anggota Perbarindo. 
Selama ini LPS sangat aktif dan konsen dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perbarindo seperti penguatan SDM melalui penyusunan modul, dukungan pelaksanaan hari BPR-BPRS Nasional, pelaksanaan workshop, pelatihan dan sosialisasi ketentuan LPS. 
Lebih lanjut, Tedi mengaku sangat bahagia hari ini bisa memperkuat kerjasama dengan LPS melalui Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani. "Kerjasama ini akan meningkatkan peran kedua belah pihak dalam edukasi, literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat," imbuh Tedy Alamsyah.
Hal yang penting dan strategis lainnya adalah launching Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta dilanjutkan penandatanganan PKS antara Dukcapil dengan Perbarindo dan antara Dukcapil dengan 8 BPR untuk layanan IKD.
Dikatakan, Identitas Kependudukan Digital adalah 
informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan 
data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai
identitas yang bersangkutan. Hadirnya IKD tentu akan mempermudah bagi industri dalam 
mengidentifikasi nasabahnya. “Perbarindo telah bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil sejak 
tahun 2017 dan terus diperpanjang sampai dengan saat ini. Catatan kami jumlah BPR-BPRS yang telah memanfaatkan data kependudukan sebanyak 810 entitas, ini tentu sangat
luar biasa, karena kehadiran data kependudukan yang lengkap dapat membantu kami
(industri BPR-BPRS) dalam memitigasi risiko penyaluran kredit/pembiayaan," jelas Tedy 
Alamsyah.
Selanjutnya, Perbarindo juga berkomitmen untuk terus berupaya membawa BPR-BPRS naik kelas, 
sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Perbarindo Tahun 2022-2026. Program tersebut antara lain dalam pengembangan digitalisasi BPR-BPRS, memperkuat branding 
BPR-BPRS, mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, melakukan 
Pengembangan SDM dengan menuntaskan penyusunan modul untuk sertifikasi Staf 
Supervisor dan Pelaksana, sehingga akan mempermudah BPR-BPRS untuk meningkatkan 
kompetensi, pengetahuan dan wawasan. "Kami berharap seluruh program tersebut 
mendapatkan dukungan dari seluruh pelaku industri yang hadir disini," tutup Tedy. (Ngakan Suardika)