Jakarta | Newsyess.com – Wakil Menteri Koperasi dan UKM (WamenKop) Dr. Ferry Juliantono menegaskan akan memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) untuk memfokuskan pembiayaan kepada koperasi sektor produksi. Hal ini diungkapkan Ferry dalam acara Silaturahmi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Jakarta, Selasa malam (29/10/2024).  

"Kami minta LPDB mengurangi, bahkan kalau bisa menghentikan, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam. Fokus pembiayaan harus diarahkan kepada koperasi produktif," ujar WamenKop. Menurut Ferry, alokasi pembiayaan LPDB seharusnya **80% diperuntukkan bagi koperasi-koperasi produsen, seperti koperasi pertanian dan peternakan. "Kita harus menghidupkan kembali koperasi-koperasi sektor produksi yang sangat penting bagi ekonomi kerakyatan," tambahnya.  

LPDB-KUMKM sebagai Cikal Bakal Bank Koperasi  

WamenKop Ferry juga menyatakan tekadnya untuk membesarkan LPDB-KUMKM sebagai fondasi awal pembentukan bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang kini telah diakuisisi oleh perbankan Korea Selatan. “LPDB bisa menjadi tulang punggung pembiayaan bagi koperasi, sehingga mampu memperkuat koperasi di berbagai sektor,” ujarnya.  

Selain itu, Ferry menyoroti pentingnya sinergi antara LPDB dan Jamkrindo, yang sejarahnya berasal dari Kementerian Koperasi, namun saat ini perannya dalam penjaminan koperasi dinilai kurang optimal. "Ke depan, LPDB dan Jamkrindo akan bekerja sama untuk memperlancar pembiayaan koperasi di seluruh Indonesia," ungkap Ferry.

Keterlibatan Koperasi dalam Program Makan Bergizi  

WamenKop juga menyampaikan bahwa Gerakan Koperasi akan dilibatkan dalam program Makan Bergizi, yang memiliki anggaran hingga Rp71 triliun. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. "Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kepala Badan Gizi agar melibatkan koperasi dalam pelaksanaan program ini," terang Ferry.  

Ia mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang ini. "Momentum seperti ini harus kita manfaatkan dengan baik untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung perekonomian rakyat," pesan Ferry.

Perjuangan Dekopin dan Tantangan Gerakan Koperasi  

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Umum Dekopin, Prof. Dr. Nurdin Halid, menekankan pentingnya memisahkan pengelolaan koperasi dan UKM dalam struktur kementerian. "Koperasi itu tidak setara dengan UKM. UKM harus dididik dan dibina agar naik kelas dari mikro, kecil, hingga menengah, dan kemudian menjadi bagian dari koperasi," jelas Nurdin.  

Nurdin juga mengkritisi pengelompokan koperasi di bawah Menko Pemberdayaan Masyarakat alih-alih Menko Perekonomian. Menurutnya, koperasi memiliki landasan konstitusional yang kuat karena disebut dalam UUD 1945 dan tercermin dalam*sila kedua dan kelima Pancasila. "Koperasi harus diperjuangkan agar berada dalam koordinasi Menko Perekonomian," tegas Nurdin.  

Selain itu, Nurdin juga menekankan pentingnya segera menyelesaikan RUU Perkoperasian dan memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). "Penyusunan UU Perkoperasian ini harus menjadi prioritas Kemenkop, dengan dukungan penuh dari Gerakan Koperasi," kata Nurdin.

Sinergi untuk Masa Depan Koperasi Indonesia  

Dalam acara tersebut, WamenKop Ferry Juliantono dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid sepakat bahwa koperasi harus didorong untuk memainkan peran lebih besar dalam mendukung perekonomian nasional. Sinergi antara LPDB, Jamkrindo, dan Gerakan Koperasi diyakini akan memperkuat sektor koperasi dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.  

Acara silaturahmi ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat koperasi sektor produksi dan memanfaatkan momentum kebijakan ekonomi kerakyatan guna menciptakan masa depan yang lebih baik bagi koperasi dan UKM di Indonesia. (TimNewsyess)