Denpasar, newsyess. Com 

Oleh : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
Dekan FKIP Universitas Dwijendra
 

Perhelatan politik tinggal hitungan hari. Parpol sudah menyiapkan jagoannya masing-masing untuk bertarung pada 14 Februari 2024.  

Debat capres dan cawapres tanggal 4 Februari 2024 sangat menentukan untuk meyakinkan pemilih yang tergolong  swing voters dan undecided voters. 

Kedua kategori pemilih ini masih menimbang-nimbang capres dan cawapres yang mana lebih rasional program-programnya. 

Masing-masing tim pemenangan intensitasnya tentu semakin meningkat untuk meyakinkan kedua tipe pemilih ini.
Kedua tipe pemilih ini justru berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. 

Suara dari kedua kalangan ini  porsinya mencapai 56,45% dari total daftar pemilih tetap (DPT) nasional. Hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial dan generasi Z untuk mengikuti Pemilu 2024. 

Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak ikut pemilu.

Kaum milenial dan generasi Z sebaiknya melek politik sehingga mereka nantinya dalam menentukan pilihan, memilih capres dan cawapres dengan berbagai pertimbangan yang rasional. 

Apakah kedua generasi itu sudah melek politik? Dinamika politik jelang pemilu 2024 cepat berubah. Tidak semua generasi milenial dan generasi Z mengikuti perkembangan politik sehingga swing voters dan undiceded voters persentasenya masih tinggi.

Kemungkinan situasi seperti inilah dimanfaatkan oleh para pendukung masing-masing capres dan cawapres dengan melakukan manuver politik untuk mendapatkan simpati dan empati dari generasi muda. 

Konten yang dibuat di media sosial tidak semua mengedukasi masyarakat. Konten yang ada terkadang berupa berita bohong, fitnah, dan menyesatkan. Berbagai lembaga survei telah merilis hasil surveinya. 

Ada yang menyangsikan hasil survei  tersebut karena hasil surveinya tidak kredibel. Survei-survei dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas capres dan cawapres tertentu. 

Suguhan seperti inilah yang tidak mendidik masyarakat. Hukum telah dilanggar untuk mencapai ambisi kekuasaannya. Demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Pemerintah telah melenceng dari agenda reformasi 1998.

Cara-cara yang kurang elegan dilakukan untuk mengokohkan ambisi kekuasaannya. Hukum dan etika dalam telah dilanggar. 

Peran pemerintah seharusnya mengedukasi generasi muda, agar melek politik. Bukan sebaliknnya, pemerintah mempertontonkan ambisi kekuasaannya dengan melakukan segala cara untuk berkuasa. 

Tindakan seperti ini tentu sangat berbahaya. Hal itu mencederai hukum dan etika dalam berpolitik. Pemerintah sebaiknya netral. Pemerintah seharusnya menjadi contoh, sehingga generasi muda dididik berpolitik dengan mengedepankan etika. 

Edukasi politk tidak hanya diberikan saat pemilu. Pendidikan itu diberikan dengan mengembangkan program keberlanjutan sehingga generasi muda melek politik dan tidak bersikap antipati terhadap politik. 

Hal ini tentu dipengaruhi oleh sikap dan etika politik pemimpin dan elit partai. Jika mereka tidak dapat menjadi contoh yang baik dalam berpolitik, maka generasi muda kemungkinan bersikap antipati terhadap politik.

Generasi  muda sebaiknya melek politik. Generasi muda seharusnya mempunyai kecerdasan dalam memilih. Kecerdasan itu ditunjukkan dengan melakukan analisis tentang pasangan capres dan cawapres. Kandidat mana yang paling rasional. 

Yang mana programnya realitis. Nasib bangsa Indonesia lima tahun ke depan sangat ditentukan di TPS dalam hitungan kurang dari satu menit. 

Pilihlah calon pemimpin yang menghargai demokrasi. Janganlah memilih calon pemimpin yang mencederai demokrasi.