BADUNG, newsyess.com - Tahun 2022, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kedonganan memasuki usia 32 tahun. Sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat Bali di Desa Adat Kedonganan, LPD Kedonganan yang berdiri sejak 9 September 1990, telah berkembang pesat. Bahkan, yang menarik, LPD yang dipilih sebagai pilot project pengelolaan LPD berdasarkan adat dan kearifan lokal Bali ini tidak menjadikan laba atau keuntungan material sebagai fokus perhatian, melainkan labdha atau manfaat bagi krama adat. Dengan konsep seperti itu, LPD Kedonganan hadir membantu krama adat mengatasi berbagai permasalahan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya.
Kepala LPD Desa Adat Kedonganan, I Ketut Madra menjelaskan pada awal berdirinya LPD Kedonganan pada tahun 1990, Desa Adat Kedonganan sedang menghadapi permasalahan rusaknya sejumlah pura kahyangan desa. Karena kemampuan desa yang terbatas, renovasi pura menjadi sulit dilakukan. LPD Kedonganan pun hadir menopang kegiatan pembangunan pura kahyangan desa, seperti Pura Dalem, Pura Segara dan sejumlah pura lain. “Bahkan, kesuksesan pembangunan Pura Dalem itu menjadi tonggak penting tumbuhnya kepercayaan dan dukungan krama kepada LPD Kedonganan,” kata Madra di sela-sela puncak perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-32 LPD Kedonganan di Pantai Kedonganan, Sabtu, 24 Desember 2022.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Bupati Badung yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr. I Made Padma Puspita, Sp.PD; unsur Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali; Bendesa Adat Kedonganan, Dr. I Wayan Mertha, S.E., M.Si., para kelian banjar adat, kepala lingkungan, pamangku desa, tokoh-tokoh masyarakat, karyawan LPD Kedonganan serta krama desa dan nasabah.
LPD meluncurkan program Simpanan Upacara Adat (Sipadat) yang memberikan nilai manfaat (labdha) berupa program ngaben dan nyekah ngemasa di desa adat. Bahkan, krama tidak perlu mengeluarkan biaya upacara alias gratis. Program ngaben dan nyekah ngemasa dimulai tahun 2006 dan tetap berlangsung secara rutin tiap tiga tahun hingga sekarang. Selain itu, LPD Kedonganan juga konsisten memberikan santunan kematian bagi krama yang meninggal dunia.
“Total dana ngaben ngemasa yang telah dikeluarkan LPD Kedonganan sejak tahun 2006 hingga 2021 senilai Rp 5,2 miliar. Santunan bagi krama yang meninggal dunia sejak tahun 2002 hingga 2022, termasuk manfaat Sipadat Plus, senilai total Rp 1,5 miliar,” beber Kepala Tata Usaha LPD Kedonganan, Drs. I Wayan Suriawan.
Masih berkaitan dengan beban biaya upacara yadnya, LPD Desa Adat Kedonganan juga memberikan punia piodalan atau pujawali di pura banjar maupun dadia, paibon serta merajan yang di-empon krama Desa Adat Kedonganan. Yang paling anyar, LPD Desa Adat Kedonganan memberikan punia bagi krama dalam pelaksanaan upacara ngusaba desa pada Purnama Kapat, 10 Oktober 2022 lalu senilai Rp 950.000.000.
LPD Desa Adat Kedonganan juga menjadi motor penting merevitalisasi tradisi mapatung saban hari raya Galungan melalui program mapatung daging babi. Krama desa dan nasabah mendapat daging babi gratis menjelang perayaan Galungan, bahkan dilengkapi juga dengan bantuan beras dan uang bumbu. “Program ini juga membantu mengatasi masalah ketidakstabilan harga daging babi di Kedonganan karena ada permintaan tetap dari LPD Kedonganan saban hari Galungan,” kata Madra.
Warung Ikan Bakar
Dari segi sosial ekonomi, kehadiran LPD Kedonganan sebagai “juru selamat” mengatasi permasalahan krama adat lebih nyata lagi. Melalui kredit investasi di LPD Kedonganan, krama Desa Adat Kedonganan bisa memiliki usaha warung ikan bakar di sepanjang Pantai Kedonganan. Pola yang dikembangkan merupakan model ekonomi kerakyatan dengan kepemilikan kolektif di tiap banjar adat. LPD Kedonganan menyalurkan kredit senilai Rp 12 miliar pada tahun 2007 untuk menopang pembangunan kawasan warung ikan bakar di Pantai Kedonganan. Hingga kini, keberadaan warung ikan bakar itu menjadi tumpuan ekonomi krama Desa Adat Kedonganan.
Peran nyata LPD Kedonganan yang sangat dirasakan krama desa dan nasabah tentu saja saat terjadinya pandemi Covid-19. Selain memberikan keringanan dan insentif pembayaran kredit bagi krama adat, LPD Kedonganan juga menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (sembako) kepada krama sebanyak enam kali sejak tahun 2020 hingga 2021 senilai total Rp 4,2 miliar.
Kontribusi LPD Kedonganan itu belum termasuk dana pembangunan ke desa adat serta dana sosial. Dana pembangunan ke desa adat sejak tahun 1990 hingga 2021 senilai Rp 23,2 miliar, sedangkan dana sosial senilai Rp 5,8 miliar.
Madra menegaskan LPD Kedonganan lebih mengedepankan aspek labdha (manfaat) bagi krama dan desa adat, bukan semata-mata laba atau keuntungan material. Hal ini sejalan dengan konsep LPD sebagai lembaga keuangan khusus komunitas adat yang juga berfungsi secara sosial budaya yang diatur berdasarkan hukum adat sejalan dengan amanat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta Pararem Panyacah Desa Adat Kedonganan tahun 2016 tentang LPD Desa Adat Kedonganan.
Bendesa Adat Kedonganan, I Wayan Mertha, juga menekankan tentang pentingnya aspek labdha daripada laba karena LPD bersifat khusus. Menurutnya, selama ini pengurus dan karyawan LPD Kedonganan telah mampu menerjemahkan aspek labdha bagi krama dan desa adat sehingga hingga kini LPD Kedonganan mampu berkontribusi bagi pembangunan di Desa Adat Kedonganan.
Tokoh masyarakat Kedonganan, Putu Suwendra mengapresiasi berbagai inovasi progresif LPD Kedonganan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat Kedonganan yang dikonsepsikan sebagai Panca Kertha. Menurutnya, apa yang dilakukan LPD Kedonganan telah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh krama Desa Adat Kedonganan.
Puncak perayaan HUT ke-32 LPD Kedonganan juga diisi dengan peresmian Tekad Medical Centre (TMC) yang merupakan sinergi LPD Kedonganan dengan para pemuda Kedonganan untuk menyediakan layanan Kesehatan bagi krama adat. Kadis Kesehatan Badung, I Made Padma Puspita mengapresiasi inovasi LPD Kedonganan mendirikan TMC. Terlebih lagi TMC dikelola oleh anak-anak muda. “Kami siap bersinergi dengan TMC untuk mewujudkan masyarakat Badung yang sehat,” tutupnya. (yess)