Aset LPD Seluruh Bali Capai Rp 27 Triliun 

DENPASAR, newsyess.com - 
Badan Kerjasama (BKS) LPD Provinsi Bali menggelar rapat kerja daerah tahun 2023 selama dua hari. Yakni pada Senin, 10 Juli dan Selasa, 11 Juli 2023. Rakerda membahas penyusunan program-program kerja ke depan.
Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat adat provinsi Bali Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mewakili Gubernur Bali Wayan Koster. Pembukaan ditandai dengan pengalungan tanda nama peserta yang didampingi oleh ketua umum BKS LPD provinsi Bali Nyoman Cendekiawan dan di hadri juga oleh kepala LP LPD provinsi Bali, MDA provinsi Bali, PHDI provinsi Bali dan para pengurus BKS LPD kabupaten kota provinsi Bali.
Rapat kerja daerah tahun 2023 ini merupakan amanat perda nomor 3 tahun 2017 tentang LPD dan AD ART BKS LPD Bali.
Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendekiawan dalam sambutannya mengatakan keberadaan LPD telah terbukti menjadi kekuatan ekonomi untuk menyokong pembangunan di desa adat. "Sekaligus mendukung pelestarian seni, adat, budaya Bali, melalui berbagai program-program LPD," ujar dia.
Selain itu LPD telah banyak melahirkan akademisi akademisi mulai dari sarjana S1, S2 dan S3 yang mengambil penelitian tentang LPD.
Tercatat aset yang dimiliki hingga Mei 2023  mencapai Rp 27 triliun lebih, berupa tabungan Rp 11 triliun lebih, deposito Rp 11 triliun lebih, pinjaman Rp 15 triliun lebih dengan jumlah LPD 1.439 dan jumlah tenaga kerja yang telah diserap mencapai 8363 orang.
"Untuk menghadapi tantangan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya BKS LPD Bali telah melakukan evaluasi dan senantiasa mengkoreksi diri dengan tetap menjalankan slogan berteknologi barat tetapi berjiwa timur dengan tetap menjaga dan melestarikan modal budaya dan modal sosial, digitalisasi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan di mana LPD di Bali telah banyak menerapkan LPD mobile atm LPD," jelasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra mengapresiasi digelarnya rakerda ini. "Kami meminta program penguatan LPD menjadi fokus utama agar lpd betul-betul menjadi pilar ekonomi di desa adat, mengajak seluruh pengelola LPD agar memaknai bahwa LPD juga merupakan bagian dari kayangan tiga yang harus dijaga, disucikan, dilindungi," tutup dia. (Ngakan Suardika)