Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi gembira program transmigrasi terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Ada perubahan dalam kehidupan setelah masyarakat ikut program transmigrasi”, ujarnya. Hal demikian menurutnya patut disyukuri sebab program yang dilakukan sejak tahun 1950 dengan tujuan mengentaskan kemiskinan bisa terwujud.
 
Keberhasilan program transmigrasi dikatakan oleh Ketua MPO DPP APDESI (Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Agung Heri, ST., MM., saat dirinya memberi pengantar dalam webinar ‘Curah Pendapat’ dengan tema ‘Dari Desa Untuk Indonesia Menyuarakan Harapan, Merajut Masa Depan’, Jakarta, 24/04/2025.
 
Webinar yang diselenggarakan oleh Village Funnel itu menghadirkan Viva Yoga sebagai _keynote speech_ dan diikuti oleh pengurus APDESI serta para kepala desa dari seluruh Indonesia.  
 
Viva Yoga lebih lanjut mengatakan program transmigrasi saat ini masih diminati oleh masyarakat. Tercatat pada tahun 2024 ada 7000 orang dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat mendaftarkan diri untuk bisa transmigrasi. “Dari pendaftar sebanyak itu baru kita berangkatkan sebanyak 123 kepala keluarga”, ungkapnya. Quota pemberangkatan masih belum maksimal sebab tahun lalu transmigrasi masih menjadi salah satu direktorat jenderal di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 
Di bawah Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi dijadikan kementerian tersendiri guna mendukung salah satu point Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Terkait desa, Viva Yoga menyebut sejak transmigrasi dilakukan program ini telah melahirkan 1567 desa yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.
 
“Desa tersebut merupakan produk transmigrasi. Meski secara adminitrasi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri namun tanggung jawab pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi masih menjadi tugas Kementerian Transmigrasi  (Kementrans)”, ujar pria yang juga menjadi Wakil Ketua Umum PAN itu.
 
Di masa pemerintahan Prabowo, Viva Yoga menyebut Kementrans memiliki paradigma baru. Dikatakan bila dulu program ini dilakukan secara sentralistik atau top down, sekarang dilakukan secara desentralisasi atau bottom up. “Bila pemerintah kabupaten atau kota menginginkan transmigran di daerahya maka ia harus menyediakan lahannya”, ujarnya.
 
Saat ini Kementerian yang beralamat di Kalibata, Jakarta, itu memiliki program unggulan, yakni Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Gotong Royong, Transmigrasi Lokal, dan Transmigrasi Nusa Karya.
 
Dari sekian program unggulan transmigrasi, Viva Yoga menekankan pada Transmigrasi Nusa Karya. Dijelaskan Transmigrasi Nusa Karya adalah program yang bertujuan untuk membangun berbagai industri di kawasan transmigrasi berdasarkan potensi wilayah. “Program ini selaras dengan point Asta Cita di atas”, ungkapnya. Dengan Asta Cita maka banyak program kementerian tercurah di desa. “Desa pun berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial”, ujarnya.

   
Diungkap kepada peserta webinar, dalam membangun kawasan transmigrasi, Kementrans melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan dengan berbagai kementerian lainnya.

Di tahun ini Prabowo mengeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan inpres akan dibentuk 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Terkait kopdes, Viva Yoga berharap kepala desa dan lurah untuk menjadi pelopor pendiriaan kopdes di wilayah masing-masing. “Syarat dan ketentuan bisa diakses di web Kementerian Koordinator Pangan, Kemenko di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan”, ujarnya.

 
Viva Yoga optimis dengan berdirinya kopdes akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatan pendapatan masyarakat tak hanya simpan pinjam, mencegah rentenir, menyerap gabah petani, dan mendirikan berbagai usaha di desa. “Saya harap kepala desa memanfaatkan berbagai program dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan warga desa”, tuturnya.