Jakarta | Newsyess.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pandangannya tentang konsep negara dalam sebuah pernyataan yang mencerminkan keberpihakan pada desa dan masyarakat kecil. Menurutnya, Indonesia bukan hanya milik pusat pemerintahan, tetapi merupakan kumpulan desa-desa yang tersebar di seluruh pelosok negeri, yang sejatinya menjadi pemilik saham terbesar dalam pembangunan bangsa.  

"Negara bukan hanya punya pusat, negara ini adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Kalau punya anggota DPR yang baik seperti Pak Doro, bagus. Kalau enggak, ya ngemis-ngemis ke pusat," ujar Dedi dalam pernyataannya yang penuh semangat.  

Revolusi Pertanian: Pupuk Mudah, Petani Sejahtera  

Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga mengungkapkan gagasannya dalam menyelesaikan kemiskinan di sektor pertanian. Menurutnya, kunci utama kesejahteraan petani adalah kemudahan akses terhadap pupuk dan kepemilikan aset produktif oleh buruh tani.  

"Pupuk jangan dibuat susah! Aturannya jangan terlalu banyak, buat sebanyak-banyaknya. Kalau negara rugi sedikit, enggak apa-apa, asal petani untung!" tegasnya.  

Dedi juga menawarkan solusi radikal dengan memberikan kepemilikan saham bagi buruh tani. Ia mengusulkan agar setiap buruh tani yang hanya memiliki lahan kurang dari seperempat hektare diberikan lima ekor sapi, serta didampingi oleh penyuluh pertanian untuk mengelola pupuk organik dari kotoran ternak.  

"Puterin begitu siklusnya. Petani punya sapi, kotorannya jadi pupuk, hasil panennya meningkat. Negara untung, petani sejahtera," jelasnya.  

Reformasi Pelayanan Kesehatan: Gratis dan Merata  

Tak hanya sektor pertanian, Dedi juga menyoroti problematika layanan kesehatan yang masih menjadi beban bagi masyarakat kecil. Menurutnya, meskipun BPJS Kesehatan sudah berjalan, masih banyak rakyat yang tidak mampu membayar iuran atau bahkan mengalami kesulitan saat harus mendapatkan layanan di rumah sakit.  

"BPJS ada, tapi banyak rakyat yang nggak bisa bayar. Masuk rumah sakit, BPJS-nya nggak aktif, disuruh bayar dulu. Yang nungguin pasien nggak bisa kerja, nggak punya pemasukan," ungkapnya.  

Sebagai solusi, ia mengusulkan penggratisan penuh layanan kesehatan, pembangunan rumah sakit di setiap kabupaten, serta subsidi bagi keluarga pasien yang harus menunggu di rumah sakit.  

"Kalau suaminya sakit, istrinya harus nungguin. Yang nyari duit siapa? Makanya dulu saya punya kebijakan, keluarga pasien yang nungguin saya kasih uang saku seratus ribu per hari," ujar Dedi dengan nada prihatin.  

Desentralisasi Layanan Publik: Rumah Sakit Hingga Dokter Spesialis di Kabupaten  

Lebih lanjut, Dedi menegaskan pentingnya desentralisasi layanan kesehatan agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota untuk mendapatkan perawatan medis. Ia menegaskan bahwa setiap kabupaten harus memiliki rumah sakit yang memadai dengan dokter-dokter spesialis terbaik.  

"Jangan semua layanan kesehatan dipusatkan di kota besar. Kabupaten harus punya rumah sakit sendiri, dokter spesialis harus ada di sana. Jangan sampai rakyat kecil kesulitan hanya karena harus berobat ke ibu kota provinsi," tegasnya.  

Dengan berbagai gagasan tersebut, Dedi Mulyadi kembali menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa, dengan kesejahteraan petani, kesehatan yang terjangkau, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.  

"Kalau desa kuat, negara juga kuat," pungkasnya. (TimNewsyess)