Denpasar, Newsyess.com – Upaya mendorong penguatan sektor peternakan dan pertanian melalui koperasi dan UMKM terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada Jumat, 4 April 2025, Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), I Ketut Widiana Karya, melakukan pertemuan strategis dengan Gubernur Bali dalam rangka pembahasan pengembangan Koperasi Multi Pihak, serta dukungan terhadap subsektor peternakan babi dan unggas.

Pertemuan ini menjadi momen penting dalam merumuskan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan lokal untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM berbasis pertanian dan peternakan di Bali.

“Kami melihat potensi besar di sektor peternakan dan pertanian, terutama dari UMKM lokal. Melalui skema penjaminan yang dimiliki oleh Jamkrida Bali, kami ingin memastikan bahwa para pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dari LPD, koperasi, dan BPR dengan lebih mudah dan aman,” ujar I Ketut Widiana Karya seusai pertemuan.

Fokus pada Koperasi Multi Pihak

Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah pengembangan Koperasi Multi Pihak (KMP), yakni bentuk koperasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan  mulai dari peternak, pelaku usaha, konsumen, hingga investor lokal. Model ini dinilai lebih adaptif dan mampu memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Bali.

“Dengan skema koperasi multi pihak, kita berharap bisa membangun sistem produksi dan distribusi yang lebih efisien dan adil. Peternak bisa terhubung langsung dengan pasar, dan lembaga keuangan lokal dapat lebih yakin memberikan pembiayaan karena ada jaminan dari Jamkrida,” tambahnya.

Skema Penjaminan untuk UMKM Peternakan

Skema penjaminan yang ditawarkan Jamkrida Bali dinilai sangat strategis dalam mengurangi risiko pembiayaan dari lembaga keuangan kepada UMKM yang belum memiliki cukup agunan. Dengan adanya penjaminan ini, UMKM di subsektor peternakan babi dan unggas dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki manajemen usaha, hingga memperluas akses pasar.

Menurut Widiana, ini juga merupakan upaya konkret mendukung program ketahanan pangan daerah dan mendorong kemandirian ekonomi lokal berbasis sumber daya Bali.

Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Lokal

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sinergi antara PT Jamkrida Bali Mandara dengan lembaga keuangan lokal seperti LPD (Lembaga Perkreditan Desa), koperasi, dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Kolaborasi ini diyakini akan membuka akses permodalan yang lebih luas, inklusif, dan berbasis komunitas.

“Kami ingin menciptakan sistem yang saling menguatkan. LPD, koperasi, dan BPR adalah ujung tombak keuangan rakyat Bali. Jika kita bisa bersinergi dengan mereka melalui penjaminan, maka UMKM kita akan jauh lebih berdaya,” jelasnya.

Harapan ke Depan

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen untuk segera menindaklanjuti hasil diskusi melalui pilot project dan penguatan kelembagaan koperasi di beberapa wilayah sentra peternakan. Pemerintah Provinsi Bali bersama Jamkrida Bali akan segera merancang skema implementasi agar program ini bisa mulai berjalan di semester kedua 2025.

“Kami berharap langkah ini menjadi titik awal lahirnya ekosistem ekonomi rakyat yang tangguh, modern, dan berbasis gotong royong khas Bali,” tutup Ketut Widiana Karya. (TimNewsyess)