Denpasar, Newsyess.com – PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Bali. Pada Jumat, 4 April 2025, Direktur Utama Jamkrida Bali, I Ketut Widiana Karya, melakukan pertemuan strategis dengan Gubernur Bali membahas penguatan skema penjaminan pembiayaan, khususnya untuk sektor koperasi multi pihak, serta subsektor peternakan babi dan unggas.

Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret untuk menyinergikan peran Jamkrida sebagai lembaga penjamin kredit daerah dengan lembaga keuangan lokal, pelaku UMKM, dan pembentukan koperasi, guna menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami melihat peluang besar di sektor peternakan dan pertanian. Namun, kendala terbesar pelaku UMKM adalah akses permodalan. Di sinilah Jamkrida hadir untuk memberikan jaminan agar lembaga keuangan lebih percaya diri dalam menyalurkan kredit,” ujar Ketut Widiana Karya seusai pertemuan.

Mendorong pembentukan Koperasi Multi Pihak sebagai Pilar Ekonomi

Salah satu poin penting dalam pertemuan adalah rencana pembentukan dan pengembangan  Koperasi Multi Pihak (KMP). Model ini dinilai efektif karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan – mulai dari peternak, pelaku usaha, konsumen, hingga investor – dalam satu wadah koperasi.
“KMP adalah solusi cerdas. 

Dengan menyatukan rantai pasok dan distribusi dalam satu ekosistem koperasi, kita dapat menciptakan efisiensi dan meningkatkan nilai tambah secara merata,” jelas Widiana.

Melalui skema penjaminan Jamkrida, lembaga keuangan seperti LPD, koperasi simpan pinjam, dan BPR akan lebih terdorong memberikan pembiayaan kepada koperasi dan UMKM tanpa harus bergantung pada agunan konvensional.

Penjaminan sebagai Katalis Pemberdayaan UMKM

Skema penjaminan Jamkrida Bali dinilai sangat strategis dalam membuka akses modal bagi UMKM, terutama yang bergerak di bidang peternakan babi dan unggas. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mengakses kredit akibat terbatasnya jaminan fisik yang dimiliki.
“Melalui penjaminan, risiko lembaga keuangan berkurang. 

Ini berarti pelaku UMKM bisa lebih mudah memperoleh pembiayaan untuk memperluas usahanya, tanpa rasa takut atau terbebani,” tambahnya.

Jamkrida Bali juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra keuangan daerah, yang mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan peternak, serta kemandirian ekonomi lokal berbasis sumber daya Bali.

Kolaborasi Lembaga Keuangan Lokal dan Daerah

Pertemuan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara Jamkrida Bali dan berbagai lembaga keuangan lokal seperti LPD, koperasi, dan BPR. Ketiganya merupakan pilar utama sistem keuangan rakyat di Bali, dan akan menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pembiayaan dengan pendekatan berbasis komunitas.
“Kami ingin membangun ekosistem yang saling menguatkan. 

Penjaminan dari Jamkrida akan membuat lembaga keuangan lebih berani memberikan pembiayaan, sementara UMKM bisa fokus mengembangkan usahanya,” ungkap Widiana.

Langkah Nyata ke Depan

Sebagai tindak lanjut, Jamkrida Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali akan segera mengimplementasikan pilot project koperasi multi pihak di sejumlah wilayah potensial, khususnya sentra peternakan.

“Kami optimis program ini akan menjadi tonggak penting lahirnya ekosistem ekonomi rakyat Bali yang modern, berdaya saing, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong,” tutupnya.

Program ini direncanakan mulai berjalan pada semester kedua tahun 2025 dan diharapkan membawa dampak langsung bagi ribuan pelaku UMKM di sektor pertanian dan peternakan. (TimNewsyess)