Gianyar | Newsyess.com - 3 April 2025 – Jro Bendesa Adat Batuyang, Guru Made Sukarta, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Meskipun baru satu tahun menjabat sebagai Bendesa Adat, ia merasa bangga dengan kontribusi besar yang telah diberikan oleh LPD kepada desa adat dan krama desa.  

"LPD memiliki manfaat luar biasa bagi desa adat dan krama desa. Salah satu program unggulannya adalah Kredit Usaha Krama (KUK) yang memberikan akses modal hingga Rp 5 miliar bagi masyarakat," ujar Guru Made Sukarta saat ditemui Newsyess di Desa Batuyang, Gianyar.  

Peran LPD sebagai Sumber Ekonomi Desa Adat 

LPD tidak hanya menjadi tempat simpan pinjam bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa adat. Skema kredit yang ditawarkan LPD mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diterapkan oleh perbankan umum, namun dengan prosedur yang lebih fleksibel dan suku bunga lebih rendah, berkisar 0,7% hingga 0,8%.  

"Banyak krama desa yang telah memanfaatkan LPD untuk berbagai keperluan, mulai dari membangun rumah, biaya pendidikan anak, hingga pengembangan usaha," jelas Jro Bendesa.  

Menurutnya, dana yang beredar di LPD cukup besar, dengan aset mencapai Rp 100 miliar. Namun, masih ada dana mengendap yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia mendorong masyarakat agar lebih aktif menggunakan layanan LPD daripada mencari pinjaman dari luar desa.  

"Saat ini masih ada sekitar Rp 40 miliar dana yang mengendap. Ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat mulai membaik, namun di sisi lain, masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan fasilitas kredit yang ada. Kami terus mendorong agar dana ini bisa lebih produktif," katanya.  

Pengawasan Ketat untuk Menjaga Keberlanjutan LPD  

Jro Bendesa Adat Batuyang menegaskan bahwa keberlangsungan LPD sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan transparan. Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan benar-benar sesuai dengan analisis kelayakan kredit.  

"Kami harus memastikan bahwa peminjam benar-benar memiliki kemampuan membayar. Pengawasan ini penting agar LPD tetap sehat dan tidak mengalami kredit macet," tegasnya.  

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan LPD yang bersih dari kepentingan pribadi. Menurutnya, selama ini LPD jarang dirusak oleh Bendesa, melainkan lebih sering oleh oknum di dalam LPD itu sendiri.  

"Bendesa tidak pernah memegang uang LPD secara langsung, sehingga potensi penyalahgunaan biasanya datang dari pengelola internal. Oleh karena itu, kami menerapkan sistem pengawasan ketat agar tidak ada ruang untuk penyimpangan," paparnya.  

Harapan ke Depan: LPD Sebagai Pilar Ekonomi Desa  

Ke depan, Jro Bendesa berharap LPD tetap berjalan stabil dan semakin kuat sebagai pilar ekonomi desa adat. Ia juga ingin mendorong pengembangan usaha desa yang dapat memberikan pemasukan tambahan bagi LPD, sehingga desa adat semakin mandiri secara finansial.  

"Kami ingin LPD tidak hanya menjadi tempat pinjam uang, tetapi juga menjadi motor penggerak usaha desa. Dengan dukungan semua pihak dan sistem pengelolaan yang transparan, LPD bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat adat," harapnya.  

Dengan peran strategis LPD dalam perekonomian desa, diharapkan masyarakat adat semakin percaya dan aktif memanfaatkan layanan LPD untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Keberlanjutan LPD sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mengelola pinjaman serta transparansi dalam pengelolaannya. (TimNewsyess)