Gianyar | Newsyess.com - 3 April 2025 – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Batuyang terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat adat. Salah satu program unggulan yang mendapat perhatian besar adalah Kredit Usaha Krama (KUK), yang bertujuan memberikan akses permodalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

Jro Bendesa Adat Batuyang, Guru Made Sukarta, mengapresiasi kinerja LPD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi krama desa. “Program Kredit Usaha Krama ini memberikan akses modal hingga Rp 5 miliar bagi masyarakat dengan bunga ringan dan proses yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan lainnya,” ungkapnya saat ditemui Newsyess di Desa Batuyang, Gianyar.

LPD sebagai Pilar Ekonomi Desa  

LPD tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana dan layanan pinjaman bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menggerakkan ekonomi desa adat. Kredit Usaha Krama (KUK) yang ditawarkan LPD mirip dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan umum, namun dengan persyaratan yang lebih mudah serta bunga yang lebih kompetitif, berkisar antara 0,7% hingga 0,8% per bulan.

“Banyak krama desa yang telah memanfaatkan fasilitas kredit ini untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan rumah, pendidikan anak, hingga pengembangan usaha kecil dan menengah,” jelas Guru Made Sukarta.

Saat ini, total aset LPD Desa Adat Batuyang telah mencapai Rp 100 miliar, dengan sekitar Rp 40 miliar di antaranya masih mengendap. Guru Made Sukarta menekankan bahwa dana ini perlu lebih diberdayakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

“Dana yang mengendap ini menunjukkan bahwa perekonomian desa mulai stabil, tetapi di sisi lain juga menjadi tantangan agar lebih banyak krama desa memanfaatkan layanan kredit ini untuk kegiatan produktif,” ujarnya.

Transparansi dan Pengawasan Ketat dalam Pengelolaan LPD  

Untuk menjaga keberlanjutan program kredit ini, pengawasan ketat dan transparansi menjadi aspek utama dalam pengelolaan LPD. Guru Made Sukarta menegaskan bahwa setiap pinjaman harus melalui analisis kelayakan kredit yang ketat guna mencegah potensi kredit macet yang dapat menghambat keberlanjutan LPD.

“Kami ingin memastikan bahwa peminjam benar-benar memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman. Disiplin dalam pembayaran cicilan sangat penting agar LPD tetap sehat dan terus berkembang,” katanya.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengelolaan LPD harus bebas dari kepentingan pribadi. “Bendesa adat tidak memegang uang LPD secara langsung, sehingga pengawasan ketat terhadap pengelola internal sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tambahnya.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa Adat 

Guru Made Sukarta berharap agar ke depan LPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam menciptakan usaha-usaha produktif di desa adat. Dengan semakin berkembangnya LPD, diharapkan desa adat dapat lebih mandiri secara finansial dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.

“Kami ingin memastikan bahwa LPD terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat. Dengan transparansi dan dukungan penuh dari krama desa, kita bisa menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera,” tutupnya.

Dengan peran strategis yang dimainkan oleh LPD dalam perekonomian desa adat, masyarakat diharapkan semakin percaya dan aktif dalam memanfaatkan fasilitas kredit yang tersedia. Keberlanjutan LPD sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam mengelola pinjaman serta keterbukaan dalam sistem pengelolaannya. (TimNewsyess)