Denpasar, Bali – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola peran dan fungsi Bendesa Adat di Bali. Rencana ini akan dimulai dengan mengumpulkan seluruh Bendesa Adat se-Bali pada Januari mendatang. Langkah tersebut diambil untuk menangani sejumlah permasalahan krusial yang dianggap menghambat kemajuan ekonomi dan sosial di Pulau Dewata.

Menurut Kajati Bali, beberapa wilayah seperti Ubud, Canggu, Badung, dan Pasar menjadi perhatian khusus karena munculnya praktik yang dinilai tidak sehat. "Kami mendeteksi adanya permainan uang di beberapa daerah, bahkan ada investor yang membawa dana hingga Rp12 triliun memutuskan mundur karena tingginya kos ekonomi yang berkaitan dengan aparatur desa dan Bendesa Adat," ujarnya.

Tata Kelola Perizinan yang Rumit
Kajati Bali mengungkapkan, proses perizinan yang melibatkan hingga 14 pihak menjadi salah satu penyebab utama tingginya kos ekonomi tersebut. "Padahal, kita sedang berupaya memberikan karpet merah bagi para investor. Namun kenyataannya, mereka justru dihadapkan pada birokrasi yang sangat rumit," tambahnya.

Kajati juga menyoroti ketimpangan peran Bendesa Adat yang sering kali melampaui batas kewenangan, bahkan membuat aparatur pemerintahan merasa terintimidasi. "Bupati saja bisa takut pada Bendesa. Ada fakta bahwa gaji Bendesa dalam satu tahun bisa mencapai Rp10 miliar. Kalau begitu, lebih baik saya jadi Bendesa daripada Kajati," kelakarnya.

Pendampingan Hukum yang Humanis
Sebagai bentuk solusi, Kajati Bali menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi siap memberikan pendampingan hukum bagi para Bendesa Adat. "Kami tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga ingin melakukan kegiatan yang lebih humanis seperti pendampingan, pelayanan, dan pertimbangan hukum," jelasnya.

Kajati juga mengajak Bendesa Adat untuk bekerja sama menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. "Bendesa seharusnya menjadi garda terdepan dalam melestarikan budaya, adat istiadat, dan agama di Bali, bukan malah menambah masalah baru," tegasnya.

Masalah Sosial di Balik Keindahan Bali
Selain isu investor, Kajati Bali juga menyoroti tingginya angka bunuh diri di Bali, yang menjadi salah satu tertinggi di Indonesia. "Di balik gemerlapnya Bali sebagai destinasi wisata dunia, ternyata banyak masyarakat yang mengalami tekanan dan stres," ungkapnya.

Kajati mendorong pentingnya upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah sosial ini, termasuk melalui peran aktif Bendesa Adat. "Bendesa Adat dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa solusi bagi masyarakat, termasuk melalui Rumah Restorative Justice untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum tanpa harus ke pengadilan," tambahnya.

Harapan Masa Depan
Di akhir pernyataannya, Kajati Bali mengungkapkan harapannya agar para Bendesa Adat dapat menjalankan perannya dengan baik, menjadi pelopor pelestarian budaya, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi adat di Bali. "Mari kita jadikan Bali sebagai tempat yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga harmonis secara sosial dan budaya," tutupnya. (TimNewsyess)