Jakarta | Newsyess.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) dan Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) berkomitmen untuk menjalin sinergi strategis dalam membangun kemandirian ekonomi di kawasan transmigrasi. Langkah ini diambil mengingat kondisi ekonomi di wilayah transmigrasi yang masih tertinggal akibat berbagai keterbatasan, termasuk sulitnya akses pasar dan modal.

Dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Koperasi, Senin (25/11), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pembentukan koperasi menjadi solusi ideal untuk memberdayakan masyarakat transmigrasi. Dengan koperasi, masyarakat tidak hanya bisa meningkatkan kapasitas ekonomi tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

"Melalui koperasi, masyarakat transmigrasi dapat lebih mandiri. Koperasi ini akan mempermudah distribusi hasil pertanian sekaligus menjadi wadah untuk memperkuat kemandirian ekonomi," ungkap Budi Arie.

Membangun Ekonomi Berbasis Koperasi
Sebagai badan usaha kolektif, koperasi dinilai selaras dengan kebutuhan masyarakat transmigrasi yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Data KemenTrans menunjukkan, kawasan transmigrasi di Indonesia saat ini dihuni oleh 9,1 juta jiwa atau sekitar 2,1 juta kepala keluarga (KK), tersebar di 153 kawasan transmigrasi dengan rata-rata kepemilikan lahan 2 hektare per keluarga.

Salah satu langkah konkret adalah memanfaatkan koperasi sebagai saluran distribusi pupuk bersubsidi. Menteri Budi Arie menjelaskan, kebijakan baru terkait distribusi pupuk yang langsung ke penerima manfaat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) memerlukan legalitas berbadan hukum koperasi. Hal ini untuk memastikan transparansi dan kemudahan distribusi.

"Penyaluran pupuk melalui koperasi akan sangat membantu petani di kawasan transmigrasi, terutama di wilayah Indonesia Timur, sehingga produksi pangan dapat lebih maksimal," jelas Budi Arie.

Selain distribusi pupuk, koperasi juga dapat berperan sebagai offtaker untuk menyerap hasil panen petani transmigrasi. Dengan sistem ini, petani tidak lagi mengalami kesulitan memasarkan produk mereka, terutama saat panen raya.

Dukungan Pembiayaan dan Kolaborasi Strategis
Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM siap memberikan dukungan pembiayaan bagi koperasi di kawasan transmigrasi. Skema pembiayaan ini dirancang untuk mendukung kegiatan usaha tani dan modal kerja koperasi.

"Kami punya LPDB untuk mendukung pembiayaan koperasi. Dengan tanah yang jelas, orangnya jelas, dan offtaker-nya jelas, kami optimis koperasi di kawasan transmigrasi bisa berkembang pesat," tambah Budi Arie.

Sorotan dan Arahan dari KemenTrans
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan bahwa salah satu persoalan utama di kawasan transmigrasi adalah sulitnya memasarkan produk pertanian. Saat berkunjung ke Papua dan Merauke, ia menemukan bahwa banyak hasil pertanian transmigran tidak terserap oleh pasar.

"Koperasi bisa menjadi solusi jangka panjang. Mereka berperan sebagai offtaker yang menjembatani petani dengan pasar, sehingga produk mereka tidak menumpuk saat panen raya," ujar Iftitah.

Menteri Iftitah juga menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta kementerian terkait bersinergi untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi.

Langkah Nyata Menuju Kesejahteraan
Audiensi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Plt Sekjen Kemenkop Ahmad Zabadi, Plt Sekjen KemenTrans Danton Ginting Munthe, dan Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo.

Dengan sinergi ini, Kemenkop dan KemenTrans berharap dapat menciptakan sistem ekonomi berbasis koperasi yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas petani tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat transmigrasi di seluruh Indonesia.(TimNewsyess)