Gianyar | Newsyess.com – Kepala Desa Temesi, I Ketut Branayoga, S.E., menyatakan keberatan atas wacana pemindahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dari Suwung, Denpasar ke Temesi, Gianyar. Dalam wawancara dengan Newsyess pada Senin, 31 Maret 2025, ia menegaskan bahwa masyarakat Desa Temesi menolak tambahan beban sampah dari luar daerah tanpa adanya sosialisasi dan kompensasi yang jelas.  

"Sejak tahun 1994, masyarakat sebenarnya menolak keberadaan TPA di Desa Temesi. Namun, karena ini aset pemerintah dan sudah ada dana kontribusi khusus dari Kabupaten Gianyar, kami masih bisa menoleransi. Tetapi kalau TPA ini diperluas untuk menerima sampah dari daerah lain seperti Badung dan Denpasar, kami sangat keberatan," tegasnya.  

Kekhawatiran Warga Temesi  

Wacana pemindahan TPA Regional Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) ke Temesi mencuat setelah TPA Suwung dinyatakan mengalami overload. Pemerintah Provinsi Bali tengah mempertimbangkan tawaran investasi dari WeiMing Environmental Protection Group, perusahaan asal Tiongkok yang berencana mengembangkan proyek Waste to Energy (WTE) dengan nilai investasi 225 juta dolar AS atau setara Rp 3,375 triliun.  

Namun, menurut Ketut Branayoga, masyarakat Desa Temesi hingga kini belum menerima sosialisasi resmi terkait proyek ini.  

"Wacana ini sudah jadi isu nasional, bahkan mungkin sudah sampai ke Presiden. Tapi kami di Temesi justru baru mendengar sepotong-sepotong dari media sosial. Sampai hari ini belum ada sosialisasi dari pemerintah provinsi, DLH Bali, atau investor. Apakah ini cara investasi yang benar? Bagaimana dampaknya bagi kami? Apa kompensasinya? Itu semua belum jelas," katanya.  

Selain itu, ia mempertanyakan keadilan dalam kebijakan pembuangan sampah lintas daerah.  

"Daerah seperti Badung dan Denpasar menikmati pendapatan besar dari sektor pariwisata. Hotel, restoran, dan bisnis di sana menghasilkan sampah dalam jumlah luar biasa. Tapi mengapa sampahnya justru dikirim ke desa kecil seperti Temesi? Ini tidak adil," kritiknya.  

Dampak Sosial dan Lingkungan  

Menurut data yang beredar, jika proyek ini terealisasi, Desa Temesi diperkirakan akan menerima 1.200 ton sampah per hari atau setara dengan 600 truk sampah setiap hari.  

Ketut Branayoga mengungkapkan bahwa meskipun Desa Temesi sudah memiliki sistem pemilahan sampah yang cukup baik, tetapi dengan tambahan sampah dari luar daerah, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat.  

"Sekarang saja, lalu lintas truk sampah sudah mengganggu warga. Jika ditambah 600 truk per hari, bagaimana kondisi lingkungan kami? Bagaimana dengan kesehatan warga kami? Sampai saat ini, kami belum mendapatkan jawaban pasti," jelasnya.  

Selain dampak lingkungan, ia juga menyoroti aspek psikologis dan kesejahteraan warga yang selama ini hidup berdampingan dengan TPA.  

"Kami sudah cukup sabar selama puluhan tahun. Tapi jika ditambah dengan beban lebih besar, tentu akan semakin sulit bagi warga kami. Kompensasi yang diberikan juga tidak sebanding dengan dampak yang kami terima," tambahnya.  

Desakan untuk Sosialisasi dan Keputusan Transparan  

Sebagai Kepala Desa, Ketut Branayoga meminta pemerintah provinsi dan investor untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mengambil keputusan.  

"Kami tidak anti-investasi. Jika memang proyek ini membawa manfaat nyata bagi warga, tentu kami bisa mempertimbangkannya. Tapi kalau justru merugikan, tentu kami akan menolak. Itu sebabnya kami meminta adanya pertemuan resmi dengan warga untuk menjelaskan semua aspek dari proyek ini,"* katanya.  

Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk mengundang 2.000 warg* dalam sebuah pertemuan akbar jika pemerintah atau investor ingin memberikan pemaparan langsung kepada masyarakat Temesi.  

"Jangan sampai masyarakat kami hanya mendengar dari media sosial tanpa ada kejelasan dari pihak berwenang. Kami ingin tahu dampaknya, manfaatnya, dan kompensasinya secara transparan," tegasnya.  

Masyarakat Desa Temesi dengan tegas menolak pemindahan TPA Regional Sarbagita ke wilayah mereka tanpa adanya komunikasi yang jelas dan kompensasi yang adil. Mereka meminta pemerintah provinsi, kabupaten, serta investor untuk segera melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang transparan sebelum proyek ini diputuskan.  

Sementara itu, proyek Waste to Energy yang diusulkan investor asal Tiongkok masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah. Apakah rencana ini akan terus berjalan atau menghadapi penolakan kuat dari warga, masih menjadi tanda tanya besar.  

Newsyess akan terus mengikuti perkembangan terkait proyek ini dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Temesi. (TimNewsyess)