JAKARTA, Newsyess.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan mekanisme pengawasan koperasi, seiring dengan adanya transisi pengalihan sebagian kewenangan pengawasan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Proses ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat pengawasan Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (KSJK), yang semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan koperasi di berbagai wilayah Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa OJK sedang melakukan penilaian dan pengategorian koperasi berdasarkan tipe operasionalnya, yaitu koperasi open loop dan close loop. Tujuan dari pengategorian ini adalah untuk membagi pengawasan secara lebih efektif dan efisien, agar sesuai dengan karakteristik masing-masing koperasi.

"Kami sedang dalam proses validasi, pembinaan, dan verifikasi lapangan untuk menentukan koperasi yang termasuk kategori close loop dan open loop," jelas Agusman dalam keterangannya, Sabtu (10/8/2024). Ia menambahkan, koperasi close loop adalah koperasi yang fokus pada kegiatan simpan pinjam murni, sehingga pengawasannya tetap berada di bawah Kemenkop UKM. Sementara itu, koperasi open loop adalah koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, yang nantinya akan diawasi langsung oleh OJK.

Tantangan dalam Proses Transisi

Agusman mengakui, proses transisi ini tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait permodalan dan lingkup wilayah operasional koperasi. Tantangan permodalan berkaitan dengan ketahanan finansial koperasi dalam menghadapi pengawasan yang lebih ketat, sementara cakupan wilayah operasional menuntut pengawasan yang lebih kompleks dan menyeluruh. "Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenkop UKM untuk memperlancar transisi ini dan memastikan semua koperasi dapat berjalan sesuai regulasi yang ada," tambahnya.

OJK juga tengah menyusun rencana strategis guna memperkuat pengawasan KSJK, yang diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih baik bagi anggotanya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi dalam sektor keuangan. Dalam upaya ini, OJK menjalin kerja sama erat dengan Kemenkop UKM, membahas isu-isu strategis, serta merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

Pengawasan yang Lebih Ketat

Proses transisi pengawasan koperasi ini merupakan langkah signifikan dalam memperkuat struktur kelembagaan dan operasional koperasi, terutama di sektor keuangan. Dengan adanya pengawasan dari OJK, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan keuangan, menjaga stabilitas keuangan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anggotanya.

Tantangan yang dihadapi dalam proses transisi ini akan menjadi ujian penting bagi OJK dan Kemenkop UKM dalam menciptakan sistem koperasi yang lebih solid dan terintegrasi. Dengan kerangka pengawasan yang lebih ketat dan terarah, koperasi di Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri dan profesional.(TimNewsyess)