Jakarta | Newsyess.com - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan memecah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua lembaga terpisah. Kementerian baru ini akan secara khusus menangani sektor UMKM, yang dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memastikan program-program pemerintahan sebelumnya dapat berlanjut dengan lancar.  

Lanjutan dan Percepatan Program Ekonomi
  
Dalam keterangannya, Senin, 21 Oktober 2024, Maman mengakui bahwa Kemenkop UKM di bawah kepemimpinan Teten Masduki telah mencapai banyak kemajuan. Namun, dengan sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia dan kontribusi mereka terhadap penciptaan 90 persen lapangan kerja, Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk fokus pada pengembangan sektor ini.  

“Pemecahan ini bukan untuk menghapus apa yang sudah dibangun, tetapi untuk mempercepat pertumbuhan dan fokus pada isu-isu spesifik. Saya akan memastikan program yang sudah dijalankan oleh Pak Teten tetap berlanjut dan transisi berjalan mulus,” ujar Maman, politisi Partai Golkar sekaligus mantan anggota DPR.  

Langkah ini juga diambil untuk mengoptimalkan peluang dari sektor UMKM, yang dianggap sebagai pilar utama perekonomian nasional. “Kami harus lebih fokus dalam menangani tantangan dan memberikan dukungan agar UMKM dapat lebih berdaya dan berkontribusi maksimal terhadap ekonomi,” lanjutnya.  

Kritik dan Tantangan Soal Efektivitas Kebijakan
  
Meski demikian, langkah pemecahan kementerian ini tidak lepas dari kritik. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko dalam konteks anggaran dan efisiensi birokrasi. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Bhima menilai pemisahan ini berpotensi menambah beban anggaran baru.  

"Pembentukan kementerian baru berarti akan ada alokasi tambahan untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi. Ini termasuk pembangunan kantor baru dan rekrutmen pegawai, yang membutuhkan biaya besar," ujar Bhima.  

Ia juga menyoroti bahwa direktorat-direktorat di bawah Kemenkop UKM sebelumnya akan mengalami restrukturisasi, dan proses penyesuaian ini bisa memakan waktu. Bhima mempertanyakan apakah kebijakan ini benar-benar dapat meningkatkan efektivitas, atau justru menambah kerumitan birokrasi di tengah kebutuhan mendesak untuk fokus pada perbaikan ekonomi.  

“Secara momentum, pemisahan ini tidak tepat, mengingat kondisi fiskal yang menekan. Jika anggaran terserap untuk birokrasi, efektivitas penanganan masalah di sektor UMKM dan koperasi bisa terhambat,” tegas Bhima.  

Arah Kebijakan di Bawah Pemerintahan Prabowo
  
Langkah pemisahan kementerian ini mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang ingin mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil. Prabowo tampaknya ingin menggarisbawahi pentingnya UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan yang membutuhkan perhatian khusus.  

Sementara itu, Maman Abdurrahman menyatakan optimismenya bahwa pembentukan kementerian baru ini dapat memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. “Kami tidak hanya ingin menciptakan perubahan kosmetik, tetapi perubahan struktural yang akan memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Maman.  
  
Pemecahan Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi dua entitas terpisah adalah upaya strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meski tidak terlepas dari kritik terkait biaya dan efektivitasnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak justru menambah beban anggaran tanpa hasil yang signifikan.  

Dalam konteks kebijakan ini, keberhasilan tidak hanya bergantung pada struktur baru, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan koperasi untuk bersama-sama menghadapi tantangan ekonomi ke depan.(TimNewsyess)