Jakarta | Newsyess.com - Dalam upaya mencapai swasembada pangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada pemberdayaan perangkat desa sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Penandatanganan ini disaksikan oleh para pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan perwakilan Kementerian Desa. MoU ini adalah langkah nyata menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Pemberdayaan Desa sebagai Garda Terdepan Ketahanan Pangan

Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pentingnya keterlibatan perangkat desa dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, perangkat desa memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan petani. "Desa adalah komponen utama yang akan mendukung tercapainya swasembada pangan. Perangkat desa harus mampu menjadi penggerak, motivator, dan pelaksana program ketahanan pangan di daerah masing-masing," ujar Andi Amran.

Menteri Amran juga menegaskan kepada jajarannya agar tidak mempersulit jalannya program ketahanan pangan. Dia meminta para pejabat, manajer, dan distributor agar tetap fokus bekerja demi kesejahteraan rakyat, tanpa terpengaruh oleh latar belakang politik. “Bapak evaluasi, manajer seluruh Indonesia, distributor seluruh Indonesia, yang mempersulit, cabut langsung. Partai boleh beda, latar belakang boleh beda, tapi jangan sampai rakyat jadi korban,” tegasnya. 

Kerjasama Lintas Sektor dan Penekanan Penyelesaian Masalah Langsung di Lapangan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut memberikan penegasan dalam sambutannya. Menurutnya, koordinasi lintas sektor akan menjadi kunci sukses dalam mencapai swasembada pangan. Dia menekankan bahwa setiap masalah yang muncul harus segera diselesaikan di tempat kejadian, tanpa harus menunggu prosedur yang memakan waktu. "Kalau Menteri Desa ada masalah, saya yang datang. Kalau ada masalah di kepala desa, kita datang ke kepala desa. Setiap ada masalah, kita selesaikan di tempatnya. Tidak boleh menunda-nunda," kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli juga berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dalam pelaksanaan program ini. Dia menilai langkah ini sebagai bagian dari visi jangka panjang Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2028 dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. "Di bawah Pak Mentan dan Pak Yandri (Menteri Desa), dengan dipimpin Pak Presiden kita yang telah mengkampanyekan swasembada pangan, saya yakin kita bisa capai dalam 10-15 tahun mendatang, insyaallah," pungkas Zulkifli.

Swasembada Pangan 2028: Visi Maju Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa swasembada pangan adalah salah satu dari pilar utama pembangunan Indonesia. Menurutnya, ketahanan pangan adalah faktor fundamental untuk mencapai kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat. Dengan dukungan lintas kementerian, pemerintah berharap langkah ini dapat membuka peluang lebih luas bagi daerah-daerah, terutama pedesaan, untuk terlibat aktif dalam meningkatkan produksi pangan.

Penandatanganan MoU ini menjadi simbol sinergi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa dalam menghadapi tantangan swasembada pangan. Kolaborasi erat antar instansi dan komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah langsung di lapangan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Jika semua pihak, dari perangkat desa hingga pejabat negara, bersatu dalam mewujudkan visi ini, Indonesia diyakini akan mampu mencapai swasembada pangan pada 2028 serta menuju Indonesia yang maju dan mandiri. (TimNewsyess)