Denpasar | Newsyess.com – Sebanyak 346 personel dari Polresta Denpasar dan Polda Bali dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Perjuangan Driver Pariwisata (FPDP) Bali. Aksi tersebut berlangsung di Kantor DPRD Bali pada Senin, 6 Januari 2025.

Kabag Ops Polresta Denpasar, I Ketut Tomiyasa, menjelaskan bahwa pengamanan melibatkan personel dari kepolisian, pecalang, dan Satpol PP Bali. "Kami menurunkan 346 personel untuk mengamankan aksi di Kantor DPRD Bali. Berdasarkan hasil koordinasi, aksi ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali," ujarnya, seperti dilansir ANTARA.

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA ini diikuti sekitar 1.000 sopir konvensional Bali. Mereka mendatangi Kantor DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi terkait keluhan mereka terhadap keberadaan taksi online yang dianggap mengancam mata pencaharian sopir lokal.

Ketua FPDP Bali, I Made Darmayasa, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang pertama. "Kami sudah bergerak sejak 2011, kemudian 2017, dan 2019, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Keberadaan taksi online di Bali telah merampas kesejahteraan kami," katanya.

Enam Tuntutan FPDP Bali
Darmayasa menyampaikan enam tuntutan utama yang diharapkan dapat segera direspons oleh pemerintah. Tuntutan tersebut meliputi:
1.Pembatasan kuota taksi online di Bali.
2.Penataan ulang dan penertiban vendor angkutan sewa khusus, termasuk rental mobil dan motor.
3.Standarisasi tarif untuk angkutan sewa khusus.
4.Pembatasan rekrutmen driver dengan syarat memiliki KTP Bali.
5.Kewajiban penggunaan kendaraan bernomor polisi Bali (Plat DK) untuk mobil pariwisata.
6.Standarisasi dan identitas yang jelas bagi pengemudi pariwisata dari luar Bali.

"Kami tidak menolak wisatawan, namun kami meminta keadilan. Bali adalah tempat kami menjalani kehidupan dengan budaya dan ritual yang sarat makna. Kehadiran taksi online yang tidak diatur dengan baik hanya merampok hak-hak kami," tegas Darmayasa.

Aksi ini berlangsung damai tanpa ada insiden berarti, dengan keluhan para sopir diakomodasi oleh jajaran DPRD Bali yang hadir. Aparat kepolisian memastikan aksi ini berjalan lancar dengan pengamanan ketat dari titik kumpul hingga kantor DPRD Bali.

Dengan tuntutan yang telah disampaikan, FPDP Bali berharap ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatur dan menyeimbangkan kehadiran taksi online di Bali demi kesejahteraan pengemudi lokal.(TimNewsyess)