Jakarta | Newsyess.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi anggaran negara dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak kritis bagi kepentingan rakyat. Dalam pernyataannya, Prabowo menyoroti biaya perjalanan luar negeri pejabat yang mencapai 3 miliar dolar AS per tahun atau setara dengan sekitar Rp 45 triliun. Ia meminta agar anggaran ini dipangkas hingga 50%, yang berarti penghematan sebesar Rp 15 triliun dapat dialihkan untuk kepentingan rakyat.  

"Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15 T. 15 T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah kita kasih makan," ujar Prabowo dengan tegas.  

Presiden juga meminta para menteri dan pejabat negara untuk menahan diri dalam perjalanan luar negeri selama lima tahun ke depan. Menurutnya, dengan disiplin penghematan ini, negara bisa menghemat sekitar 1,5 miliar dolar AS per tahun.  

"Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja, sudah-sudah tadi, bayangkan itu, apa yang kita bisa," tegasnya.  

Efisiensi di Segala Lini Pemerintahan 

Selain perjalanan luar negeri, Prabowo juga menginstruksikan Wakil Menteri Keuangan untuk meneliti berbagai program yang bisa dipangkas agar anggaran lebih tepat sasaran. Meski demikian, ia menekankan bahwa rincian kebijakan penghematan ini belum akan diumumkan secara luas agar tidak menimbulkan rasa cepat puas.  

Tak hanya di tingkat pusat, Presiden juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih untuk menerapkan prinsip efisiensi dan memangkas anggaran untuk kegiatan yang tidak bersifat mendesak.  

"Saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung," ujarnya.  

Fokus pada Eksekusi, Bukan Sekadar Wacana  

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengkritik banyaknya seminar yang membahas permasalahan bangsa, namun minim eksekusi nyata. Ia menilai bahwa Indonesia tidak kekurangan data dan analisis, melainkan membutuhkan aksi konkret.  

"Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu keseluruhan rakyat, sudah tahu. Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini, ini, ini, sudah tahu. Kita ini tidak punya satu data, datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Tidak usah diseminarkan," tandasnya.  

Pernyataan tegas Prabowo ini menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kebijakan untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran negara. Dengan menekan pengeluaran yang tidak esensial, diharapkan sumber daya yang ada dapat lebih optimal dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki sistem pendidikan serta layanan sosial. (TimNewsyess)