News

Rembug Stunting, Percepat Penurunan Stunting di Gianyar

 Rabu, 03 April 2024

Kabupaten Gianyar

Newsyess.com, Gianyar. 

Gianyar, Newsyess. Com 

Menguatkan sinergi percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan rembug stunting dengan seluruh stake holder di Ruang Rapat Bappeda, Rabu (3/4) serta diikuti secara daring oleh kepala desa se-Gianyar. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Gianyar I Wayan Sadra yang membuka rembug tersebut menegaskan bahwa permasalahan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan presiden menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14% pada 2024 mendatang dan tahun 2030 Indonesia diharapkan bebas dari stunting. 
Permasalahannya stunting di Kabupaten Gianyar masih perlu mendapatkan perhatian bersama, karena berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022 stunting di Kabupaten Gianyar sebesar 6.3%, artinya mengalami peningkatan sebanyak 1,2% dibandingkan dengan tahun 2021 yang 5.1%. 
“Berdarkan EPPGBM bulan Pebruari 2023 Prevalensi Stunting sebesar 4% dengan jumlah balita stunting sebanyak 969 balita. Dengan demikian Kabupaten Gianyar menargetkan Prevalensi Stunting Tahun 2024 sebesar 2,96%,” ujar Sadra.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sadra berharap adanya peningkatan kualitas pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai. Salah satu kegiatannya dengan melaksanaan pertemuan Rembug Stunting. 
“Dalam Pelaksanaan Rembug Stunting ini, pemetaan program/kegiatan, cakupan, dan prevalensi seperti jumlah dan kasus sebaran stunting sangat diperlukan dalam proses analisis situasi dan menentukan lokasi prioritas di masing-masing desa,” tambahnya. 
Lebih lanjut Sadra menegaskan bahwa kegiatan rembug stunting ini haruslah dijadikan momentum meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk terus mengembangkan upaya dalam penanggulangan stunting sehingga dapat menjangkau seluruh sasaran baik balita, keluarga dan masyarakat. 
“Untuk mengejar ketertinggalan kita dalam penurunan stunting maka diharapkan semua stakeholder yang terkait agar lebih intensif dan bekerja lebih keras lagi sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai demi generasi kita yang lebih baik dan menciptakan generasi emas sesuai arahan Presiden. Program Percepatan Penurunan Stunting merupakan program prioritas pemerintah dimana prioritas utama atau sasaran dari program pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak-anak usia 0 sampai 2 tahun atau rumah tangga dengan seribu hari pertama kehidupan,” tandasnya.
Kepala Bappeda Gianyar Anak Agung Dalem Jagaditha dalam paparannya menegaskan bahwa desa kasus stunting sangat tinggi namun prevalensi rendah, lebih dominan mengalami kesenjangan pada cakupan layanan sensitif seperti pendampingan kepada keluarga resiko stunting, bantuan soial pada PUS, pemeriksaan status anemia pada remaja, pendampingan kepada catin. Sementara layanan spesifik yang sangat rendah, muncul di beberapa desa diantaranya balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk, dan KB pasca persalinan. 
“Prevalensi tinggi serta angka absolut kasus stunting tidak saja ada di desa-desa dengan topografi dataran tinggi serta akses layanan kurang, tapi terjadi pada wilayah pinggiran kota, bahkan di tengah perkotaan yang telah memililiki akses infomasi dan layanan lebih baik masih ada balita stunting,” tuturnya. 
Sementara itu, PMPK Satgas Stunting Bali, dr. Made Adi Wiguna memberikan catatan akhir bahwa sasaran yang perlu difokuskan untuk tahun 2024 yaitu ibu hamil, bayi sampai usia 2 tahun, dan bisa ditambah remaja putri atau calon pengantin.
“Bantuan stunting diberikan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, harus dapat dipetakan kantong-kantong wilayah stunting serta diidentifikasi layanan yang masih kurang dan perlu diperbaiki. Intervensi perubahan perilaku terus digalakkan dengan memastikan edukasi publik dan penyuluh sebagai salah satu pilar pencegahan stunting,” tekannya.


TAGS :



Siapa Calon Bupati Badung Terfavorit Pilihan Anda?

Polling Dimulai per 1 Juli 2024