Gianyar. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Gianyar  I Gusti Agung Sri Widiawati membuka Sosialisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) pada pertemuan lembaga /lintas sektor pada kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan kepada  lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, Kamis (8/8) di Ruang Rapat Bappeda. 

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Kepala Dinsos, P3A Provinsi Bali DR. Drh. Luh Ayu Aryani,MP., Akademisi Pusat Studi Undiknas Denpasar DR. Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, dan Ketua Forum PUSPA Kabupaten Gianyar Luh Putu Nilawati,S.,MH. 

Luh Ayu Aryani memaparkan bahwa LPLPP merupakan lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat yang berbadan  hukum melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan (bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi) baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

”Layanan LPLPP adalah kegiatan rutin yang dilakukan secara berulang yang berbasis waktu harian, mingguan, atau bulanan, oleh pengelola LPLPP dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan klien,  misalnya layanan informasi kesehatan perempuan, layanan edukasi politik kepada calon legislator perempuan, layanan representasi perempuan yang berhadapan dengan masalah hukum dan lain-lain,” jelasnya.

Program LPLPP juga ditujukan untuk promosi atau sosialisasi meningkatkan pemahaman masyarakat agar mengenal lebih jauh tentang keberadaan LPLPP dan meningkatkan kapasitas kelembagaan LPLPP agar makin banyak layanan dan program pemberdayaan yang bisa dijalankan.

Kadis P3AP2KB Kabupaten Gianyar Sri Widiawati menuturkan kegiatan tersebut  diharapkan sebagai penguatan peran lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait pemberdayaan perempuan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung kesetaraan gender.

Dilanjutkannya potensi perempuan merupakan aset nasional yang besar yang harus terus-menerus dapat dikembangkan untuk membangun Negara Indonesia. Sebaliknya jika penduduk perempuan tidak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensinya, maka perempuan dapat menjadi beban besar bangsa serta dapat mengurangi nilai dan hasil-hasil pembangunan yang telah dan akan dicapai. Untuk itu optimalisasi penduduk sebagai sumber daya perempuan pembangunan harus senantiasa diupayakan dan diberdayakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan dan hak yang sama serta hak dan peran yang sama untuk berekspresi dan bekerja dimanapun dia berada dan berhak mendapatkan perlindungan sebagai warga negara,” pungkas Sri Widiawati.