Jakarta, Newsyess.com - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian besar terhadap koperasi di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan strategis yang mendukung perkembangan koperasi di tanah air.

“Presiden menginginkan koperasi bisa kembali tumbuh dan berkontribusi besar terhadap PDB nasional,” ujar Ferry Juliantono dalam acara Temu Bisnis Jaringan Induk Koperasi Unit Desa (KUD) di Jakarta, Selasa (17/12).

Sebagai bukti konkret, Wamenkop menyampaikan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penyaluran pupuk langsung dari produsen ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berbadan hukum koperasi. Kebijakan ini, menurut Ferry, merupakan langkah strategis untuk memperkuat koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa.

Selain itu, Presiden Prabowo juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan pengampunan atas kredit macet petani dan nelayan periode 1998-1999. Kebijakan ini mencakup penghapusan buku dan tagihan, yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

16 Program Strategis untuk Kebangkitan Koperasi
Wamenkop mengungkapkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 16 program strategis untuk meningkatkan peran koperasi di masa depan. Salah satu terobosan penting adalah rencana pembentukan Undang-Undang (UU) Perkoperasian baru yang akan menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992. UU baru ini diharapkan dapat menyesuaikan koperasi dengan kebutuhan zaman.

“Tahun depan, Insya Allah, kita akan memiliki UU Perkoperasian baru yang lebih relevan,” ungkap Ferry.

Lebih lanjut, pemerintah juga berencana mendirikan Bank Koperasi Digital sebagai pengganti Bank Bukopin, yang kini dikelola swasta asing. Bank ini diharapkan menjadi solusi permodalan bagi koperasi.

Koperasi dalam Berbagai Sektor Strategis
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga mendorong keterlibatan koperasi dalam sektor-sektor strategis:
Produksi Minyak Goreng: Pemerintah akan mendukung koperasi untuk memiliki pabrik kelapa sawit mini dan pabrik minyak goreng. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memberdayakan petani.
Industri Susu: Semua produksi peternak sapi perah lokal akan diserap oleh Industri Pengolahan Susu (IPS). Wamenkop mendorong koperasi susu untuk mendirikan pabrik pengolahan sendiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bahan baku IPS.
Energi Biomassa: Pada tahun 2025, sekitar 10% produksi energi biomassa akan dikelola koperasi. Energi ini berasal dari bahan baku seperti kaliandra dan sawit, yang produknya dapat dijual ke Pertamina atau perusahaan lainnya.
Industri Tekstil: Pembentukan Koperasi Syarikat Dagang Kauman menjadi solusi untuk mengatasi gempuran tekstil impor. Hasil produksi dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) akan disalurkan ke koperasi batik lokal.
Sektor Migas: Koperasi telah diberi izin mengelola sumur minyak eks tambang dengan kapasitas produksi 15 barrel per hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kebijakan ini sebagai bentuk dukungan terhadap koperasi di sektor pertambangan.

Koperasi dan Perumahan Rakyat
Dalam program pengadaan 3 juta rumah bagi rakyat, koperasi akan dilibatkan sebagai mitra pembangunan. Hal ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan rumah sehingga harga jual menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Digitalisasi dan Revitalisasi Koperasi
Wamenkop juga memaparkan berbagai inovasi digital untuk memperkuat koperasi, seperti pembentukan KOP.ID Superapps Koperasi dan pengembangan Koperasi Ojek Online. Selain itu, revitalisasi KUD terus dilakukan untuk memastikan koperasi tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program lain yang tak kalah penting adalah keterlibatan koperasi dalam penyaluran bahan pokok untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kolaborasi dengan Bulog dalam distribusi beras.

Komitmen Pemerintah untuk Koperasi
Dengan berbagai kebijakan dan program strategis ini, Wamenkop menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

“Koperasi adalah jantung ekonomi rakyat, dan dengan dukungan penuh dari pemerintah, kita optimistis koperasi akan kembali berjaya di Indonesia,” pungkas Ferry Juliantono. (TimNewsyess)